Buronan RI Senang Melarikan Diri ke Singapura

Sering kali kita mendengar, beberapa orang yang masuk target pihak kepolisian melarikan diri ke negara Singapura, kenapa Singapura menjadi negara pilihan bagi mereka.

Seperti diketahui, perjanjian ekstradisi RI dan Singapura hingga kini masih belum jelas. Meski kedua negara sudah setuju menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2007, namun baik RI maupun Singapura masih belum melaksanakan dengan baik perjanjian tersebut.
Keseriusan Singapura melaksanakan perjanjian ekstradisi dpertanyakan karena para koruptor RI yang kabur ke Singapura juga memiliki investasi di Singapura. Total dana orang Indonesia yang diparkir di sana mencapai sekitar US$ 87 miliar atau setara dengan Rp 783 triliun.
Dengan total parkir dana orang Indonesia yang begitu dahsyat di sana, jangan heran jika Singapura bersikap demikian. Lebih senang menjadi tempat berlindung bagi koruptor Indonesia, ketimbang membantu menangkapnya.
Perjanjian ekstradisi itu ternyata juga memiliki tambahan yakni adanya perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Mutual Legal Assistance (MLA).
Isi perjanjian itu adalah Singapura diperbolehkan melakukan latihan militer di wilayah Indonesia, termasuk latihan perang dengan negara lain.
Ketiga perjanjian itu memiliki keuntungan dan kerugian. Dari sisi Indonesia, kita memperoleh keuntungan bahwa aset-aset yang dibawa para koruptor bisa disita. Selain itu, RI uga dapat menangkap koruptor tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. RI juga dapat meningkatkan ketrampilan militernya dengan menggunakan peralatan tempur Singapura.
Namun, kerugian yang akan dialami RI adalah, jika Singapura latihan perang di Indonesia, maka Negeri Singa itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi geografi daerah latihan TNI.
Saat ini, sejumlah buronan masih berlindung di balik tidak adanya perjanjian ekstradisi tersebut. Sebut saja Joko Tjandra, buronan kasus Bank Bali. Dia kabur ke Singapura satu hari sebelum divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
Ada lagi, Anggoro Widjojo, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.
Dua buron kasus Century, afat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq juga diketahui berada di Singapura.

Source : id.newsyahoo.com 1stSource Vivanews.com

Continue

Menuju Pilkada, Sulut Bertabur Uang

Pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara baru akan dilakukan empat bulan mendatang. Namun, saat ini sejumlah bakal calon kepala daerah, khususnya yang akan maju di pilkada tingkat provinsi, sudah mulai menggelontorkan uang.(wah kok bisa?)
Vonny Anneke Panambunan, misalnya, baru-baru ini demikian atraktif tampil di panggung rakyat. Dari atas mobil terbuka, dia bersama tim suksesnya yang menggenggam bergepok-gepok uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 membagi-bagikan uang kepada banyak orang. (Money Politik)
Aksi seperti itu dilakukannya di Bitung, Manado, dan Minahasa. Ia membidik tempat-tempat keramaian, antara lain pasar, terminal, dan warung kopi.
Seusai deklarasi sebagai calon gubernur yang didukung 17 partai politik nonparlemen di Manado Convention Centre, pada 7 Januari lalu pun Vonny membagi-bagikan uang jutaan rupiah kepada ratusan kaum lanjut usia, para gembala, pendeta, dan ustaz.
Namun, tak sedikit yang kecewa. Setidaknya, 5.000-an orang yang hadir dalam deklarasi itu akhirnya pulang dengan tangan kosong setelah Vonny menghentikan bagi-bagi uang menyusul seorang ibu pingsan saat antre mendapatkan bagian.
Seorang anggota tim sukses Vonny menyebutkan, sekitar Rp 1 miliar dihabiskan dalam berbagai aksi hampir sebulan belakangan ini, sejak Desember tahun lalu.
Beasiswa
Berbeda dengan Vonny, Elly Lasut, yang kini masih menjabat Bupati Talaud, sejak sekitar empat bulan lalu sudah ”turun gunung”. Bakal calon gubernur yang satu ini berupaya memikat rakyat melalui program pendidikan.
Ratusan ribu warga di Minahasa, Manado, Sangihe, dan Talaud diikat Elly dan tim suksesnya dengan program beasiswa Rp 30.000 setiap anak didik per bulan.
Kepada wartawan, beberapa waktu lalu Elly secara gamblang memaparkan, data penerima beasiswa dari dia mencapai 73.000 dari target 100.000 orang. Artinya, Ketua DPD Partai Golkar ini setiap bulannya mengeluarkan uang pribadi Rp 2,19 miliar.
Angka itu belum termasuk ongkos transportasi tim sukses dan kegiatan pertemuan serta biaya publikasi melalui ribuan baliho dan spanduk yang ditebar di seantero Sulawesi Utara.
Menurut sejumlah sumber, Elly yang baru dilantik sebagai Bupati Talaud pada Juli tahun lalu itu juga membiayai puluhan siswa Talaud yang belajar di luar negeri. Biaya untuk mereka diperkirakan mencapai ratusan juta per orang setiap tahun. (bisakah di katagorykan sebagai Money Politik ?)
Tak kalah dengan Vonny dan Elly, Olly Dondokambey yang sekarang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR baru-baru ini juga bagi-bagi ”angpau”. Bakal calon gubernur yang konon akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut beraksi dalam suatu ibadah syukuran Tahun Baru.
Saat itu dia mengundang ratusan pemuka agama ke rumahnya. Para pendeta yang berdatangan dari Manado, Minahasa, dan Bitung tampak berdesak-desakan menerima amplop berisi uang Rp 200.000 hingga Rp 300.000 darinya. Janes Parengkuan, fungsionaris DPD PDI-P Sulut, menyebut angka Rp 300 juta dari kegiatan bagi-bagi angpau pada 8 Januari lalu itu.
Sebelumnya, hal yang sama dilakukan Olly pada beberapa pertemuan dengan masyarakat Manado dan Minahasa. Janes menganggap lumrah kegiatan tersebut. ”Seperti kita membagi (sebagian) rezeki kepada orang yang membutuhkan,” katanya.
Alasan serupa disampaikan Vonny. Menurut dia, tidak ada maksud politik di balik bagi-bagi duit itu. ”Saya tulus membagi-bagi berkat Tuhan sebagai ucapan syukur,” katanya.
Jumlah uang yang ”dibagi-bagikan” di atas tentunya cukup fantastis. Apalagi jika mengingat pelaksanaan pilkada masih dipertanyakan.
Saat ini, anggaran pelaksanaan Pilkada Sulut yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum kepada Pemerintah Provinsi Sulut—untuk dibebankan di dalam APBD sebesar Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar—belum disetujui. Ketua KPU Sulut Livie Allow mengatakan, anggaran pelaksanaan pilkada masih dalam negosiasi. ”Saya tidak mau menyebut angka, tetapi kami masih menghitung bersama (pemerintah provinsi),” katanya.
Reputasi
Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sonny Wuisan, mempertanyakan asal uang yang digelontorkan sejumlah bakal calon kepala daerah. Pertanyaan itu muncul mengingat reputasi beberapa di antaranya tercatat kurang baik.
Vonny Panambunan, misalnya, adalah bakal calon gubernur Sulut yang baru bebas dari hukuman 18 bulan penjara—terkait perkara korupsi proyek studi kelayakan Bandar Udara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, senilai Rp 4 miliar.
Terkait dengan reputasi itu, Nelson Sasauw, tokoh masyarakat Talaud, Sabtu lalu, melaporkan sejumlah indikasi dugaan korupsi yang melibatkan Elly sebagai Bupati Talaud kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulut.

Namun, Livie Allow tak terlalu memedulikan hal-hal di atas. Menurut Livie, pihaknya tak akan mempermasalahkan polemik seperti itu. ”Toh mereka belum resmi menjadi calon gubernur. Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya.

Source : Kompas 
Note : Just Share, Berita asli dan seluruh data milik kompas.com

GWGQFNV922MT

Continue

Ruang Tahanan Artalyta Suryani = Hotel Bintang 5

Lagi-lagi penyimpangan hukum terjadi di negeri ini, anehnya yang melakukannya adalah orang-orang penegak hukum itu sendiri. Masih ingat Artalyta Suryani, yang menyuap Rp6 miliar terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, kini menjadi tempat hukumannya. Namun jangan mengira, Ayin-panggilan Artalyta- menghuni sel yang menyeramkan sebagaimana kesan sebuah penjara.Berbagai fasilitas dan kenyamanan sekelas hotel berbintang tersedia baginya di ruang tahanan itu.

Itulah hasil inspeksi mendadak yang dilakukan tiga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yakni Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Mereka melakukan menginspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (10/1) malam. Tepat pukul 19.30 WIB, sidak dimulai.

Petugas rutan pun jadi kalang kabut saat mengetahui kedatangan tiga pejabat tersebut. "Aduh kok begini sih, ngga bilang-bilang... Gimana sih ini," teriak para petugas Rutan yang kebanyakan perempuan. Seorang petugas yang sempat menghalang-halangi rombongan wartawan pun sempat dibentak Denny, "Ini perintah Presiden. Kasih jalan".

Seorang petugas bernama Anis yang menawarkan diri untuk mengantar para anggota Satgas pun ditolak mentah-mentah oleh Denny. Akhirnya para petugas Rutan pun hanya bisa pasrah membiarkan para anggota Satgas mengobrak-abrik 'isi dapur' mereka.

Tempat pertama yang dikunjungi tim Satgas adalah ruang bimbingan kerja (bingker). Di situ, dari luar mereka mengawasi sosok Ayin. Di ruang yang besar bak aula dan berpendingin udara itu, Ayin tengah duduk berselonjor di sebuah sofa bed sambil menjalani perawatan kecantikan (beauty treatment) oleh seorang dokter ahli kosmetik laser Hadi Sugiarto.

Ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi seluruh napi itu pun berubah menjadi ruang pribadi Ayin. Ruang dipenuhi oleh foto-foto anak yang diakui Ayin sebagai anak adopsinya. Di sebuah sudut, terdapat sebuah kolam bola berukuran besar, yang juga diakui Ayin sebagai tempat bermain anaknya jika mengunjunginya. Demikian juga, di sebuah sudut ruangan dibangun kamar mandi khusus dengan shower dan perlengkapan seperti kamr mandi di sebuah hotel berbintang.

Tidak hanya itu. Sebuah pesawat televisi plasma, kulkas, kompor, dan sejumlah alat-alat rumah tangga lainnya berada di ruang itu.

"Sesuai aturan, seharusnya tidak boleh ada dokter lain yang boleh masuk, selain dokter penjara. Jadi ini tidak bisa dibenarkan," kata Mas Achmad mengomentari perlakuan istimewa yang diterima Ayin.

Sepanjang sidak, ia hanya bisa diam dan geleng-geleng kepala saat melihat kondisi 'Hotel Prodeo' itu yang fasilitasnya benar-benar hampir mirip hotel berbintang.

Kepada Mas Achmad, Ayin juga mengaku sering menggunakan ruang itu untuk mengadakan rapat-rapat dengan anak buahnya karena dia masih harus mengendalikan usaha plasmanya di Lampung, dan sejumlah perusahaan propertinya. "Saya minta ruang sedikit untuk menjalankan usaha saya," katanya.

"Ini benar-benar mengagetkan. Nanti akan ada investigasi mendalam untuk memperjelas ini semua. Kita lihat saja," kata Mas Achmad dengan nada suara geram.

Saat tepergok oleh Satgas, Ayin tengah membaca buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, yang di dalamnya, namanya disebut-sebut oleh si pengarang buku, George Junus Aditjondro, masuk dalam lingkaran keluarga kepresidenan.

Setelah mengetahui siapa sosok yang tengah memperhatikannya dari luar ruangan, Ayin pun langsung menaruh buku itu dan merapikan posisi duduknya.

Kepala Rutan Sarju Wibowo yang baru tiba pada pukul 20.45 WIB hanya bisa lemas dan pasrah saat mengetahui tempat kerjanya berhasil 'ditelanjangi' oleh Mas Achmad dan kawan-kawan. Tidak banyak kata yang bisa diucapkannya, selain kata 'siap'.

"Siap pak... siap," jawabnya atas apa pun pertanyaan anggota Satgas.

Source : MediaIndonesia

Continue

Senjata Api Ilegal Beredar di Masyarakat Umum

Tahun 2008 lalu, Polda Metro Jaya mengkalim sebanyak 3 ribu pucuk dari 5 ribu pucuk senjata api (senpi) non-organik masih beredar di kalangan warga sipil. Namun hingga kini, jumlah senpi yang masih beredar di masyarakat sipil tidak jelas.

"Angkanya belum bisa saya sebut. Apa sudah 2 ribu atau lima ratus lagi, saya belum bisa pastikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli A kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009).
Boy beralasan penarikan senpi di kalangan sipil sulit karena warga tidak kooperatif. Boy juga tidak mengelak bila kemudian senpi di kalangan masyarakat sipil senpi masih ada.
"Karena tidak kooperatif," tuturnya.
Akhir tahun 2008 lalu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol jasir Karwita merilis jumlah senpi di warga sipil sebanyak 5 ribu pucuk. Jasir mengatakan, sekitar 60 persen dari jumlah tersebut atau sekitar 3 ribu pucuk senpi, masih beredar di warga sipil.
Polda beralasan sulitnya menarik senpi dari masyarakat sipil karena pemilik senpi berpindah alamat. Polisi sendiri mengaku terus melakukan inventarisir senpi yang beredar di kalangan warga sipil tersebut.
Padahal berdasrkan Telegram Rahasia (TR) No 1117/8/2005 yang diteken Kapolri Jenderal Pol Sutanto, senjata api (senpi) nonorganik untuk bela diri yang dipakai sipil agar ditarik kembali.
"Proses penarikan sudah dilakukan secara terus-menerus," tandas Boy.
Stop Pemberian Izin
Berdasarkan TR Kapolri Jenderal Pol Sutanto No 1117/8/2005, polisi menarik ribuan senpi non-organik yang beredar di kalangan sipil. Polisi juga sudah tidak mengeluarkan lagi izin pemilikan senpi terhadap warga sipil. Polisi khawatir senpi tersebut disalahgunakan pemiliknya.
"Alasannya untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan," tegas Boy.
Peraturan tersebut, kata Boy berlaku bagi semua warga sipil. Kecuali, penggunaan senpi tersebut untuk kegiatan olahraga.
"Hanya untuk kepentingan olahraga menembak saja," tuturnya.
Itu pun, sambungnya, hanya sebatas dipinjamkan saja. Usai melakukan olahraga menembak, masyarakat wajib mengembalikannnya ke Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin).
"Senjatanya dititip di Perbakin. Dikeluarkan kalau mau olahraga dan usai olahraga harus dikembalikan ke Perbakin," tandasnya.

Source : id.news.yahoo.com

Continue